Hukum Kelembagaan Negara membahas perkembangan lembaga-lembaga negara di Indonesia dalam perspektif hukum dan konstitusi. Pendekatan yang digunakan dalam kerangka pembahasan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum. Dalam hal ini, pendekatan perundang-undangan ditujukan untuk mengkonfirmasikan karakter penguraian isu-isu kelembagaan negara mengingat isu-isu tersebut sebenarnya dapat ditinjau dengan pendekatan politik, sosiologis, dan ekonomi. Penekanan perundang-ndangan dalam konteks ini adalah hukum dan konstitusi. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk membahas isu kelembagaan negara yang berkembang karena munculnya kasus-kasus hukum konkrit yang relevan. Sedangkan pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk melakukan studi komparasi terutama dengan pengaturan di negara lain atas isu yang dibahas.

Dalam konteks Indonesia, perkembangan kelembagaan negara secara historis maupun akibat perubahan UUD 1945 telah memberikan warna yang khas dalam pemahaman dan peninjauan terhadap lembaga-lembaga negara. Pemahaman dan peninjauan itu tidak hanya dalam melakukan identifikasi, tetapi acapkali menyangkut hal-hal yang sifanya konseptual. Sebagai contoh, konsep pemisahan kekuasaan dengan penggambaran separasi kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudisial, tidak dapat lagi secara kaku digunakan untuk pemahaman dan peninjauan lembaga-lembaga negara dewasa ini. Demikian pula, praktik pengaturan dan persoalan-persoalan yang menyangkut lembaga negara nonstructural dengan rupa-rupa nomenklatur seperti komisi, dewan, badan, dan sebagainya, menjadi sesuatu yang baru dalam khasanah ketatanegaraan Indonesia dewasa ini.